Banner Static

Kamis, 30 Desember 2021 - 17:20


Problematika Mafia Tanah di Indonesia

Oleh  : Associate Professor Agustianto Mingka (Presiden Direktur Iqtishad Konsultan Indonesia, Ketua Umum Masyarakat Anti Mafia Tanah 

    Permasalahan mafia tanah kembali marak dan diperbincangkan sebagai isu nasional yang sangat urgen. Sehingga Presiden Jokowi turun tangan dan berkomentar keras terkait problematika kejahatan mafia tanah tersebut. Beliau  memberikan perhatian khusus terhadap fenomena mafia tanah dan meminta Polri untuk  mengambil peran dalam membela hak para korban mafia tanah tersebut. Presiden mengingatkan aparat kepolisian untuk tidak membeking kejahatan mafia tanah tersebut. Atas dasar itu,  Kapolri, Listyo Sigit Prabowo langsung  meminta jajarannya agar tidak ragu mengusut tuntas praktik mafia tanah yang fenomenal tersebut

Sebagaimana diberitakan banyak media massa, praktik-praktik mafia tanah telah meluas dan merajalela di mana-mana, bahkan sudah mencapai fenomena massif. Kementerian  ATR / BPN menyebutnya sebagai  kejahatan yang bersifat extra ordinary  yang dalam penanganannya diperlukan kerjasama dengan  berbagai  pihak terkait.

Mafia tanah adalah seseorang atau sekelompok orang atau Perusahaan besar  yang melakukan tindakan  kejahatan di bidang pertanahan secara melawan hukum untuk memperoleh  tanah atau hak atas tanah dengan tidak harus membelinya namun didapat  dengan cara bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di berbagai instansi seperti   BPN, oknum penegak hukum,  Notaris/PPAT, Perusahaan, Penyandang Dana, Konglomerat, Pengacara, Lurah/Kepala Desa yang  menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

Menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, mafia tanah sebagai kolaborasi antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang memiliki itikad jahat, seperti merugikan negara dan masyarakat dengan tujuan untuk memiliki maupun menguasai tanah secara tidak sah. Lebih lanjur beliau menuturkan, mafia tanah  umumnya dilakukan dengan cara-cara yang koruptif. 

Yang sangat tragis adalah apabila  proses eksekusi vonis tidak dilakukan dengan berbagai alasan atau kasusnya  tidak selesai-selesai, maka  rakyat (yang merupakan) pemiliknya menjadi korban perampasan dan ketidak-adilan di Negara Hukum yang berlandaskan Pancasila ini.

Oleh karena itu, Mahfud dalam kesempatan seminar Komisi Yudisial 18 Oktober 2021, berharap agar aparat penegak hukum memiliki komitmen penuh terkait sengketa di bidang pertanahan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil  mengakui  kerumitan problematika mafia tanah dan  menyelesaikan sengketa lahan dengan mafia tanah tersebut. Karena itu beliau berkomitmen untuk menangani problemataika mafia tanah ini secara serius.

Pemerintah, dalam hal ini kementerian ATR telah berupaya untuk menindak dan mencegah  fenomena  kejahatan mafia tanah yang masif tersebut,  namun kasus yang ditangani berupa terget operasi baru sedikit.

Menurut Progress yang disampaikan pada Siaran Pers Kementerian ATR pada 18 Oktober 2021 yang baru lalu, bahwa pada tahun 2020 penanganan kasus sesuai targt operasi (TO)  yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR baru  sebanyak  7 kasus, Tahun sebelumnya (2019) 11 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus. (Data Kementerian ATR, Conferensi Pers, 18 Okt,2021 )

Padahal kasus mafia tanah yang menjadi lahan sengketa cukup banyak (menggurita). Sekedar contoh, di Sumut saja terdapat 173 laporan kasus keterlibatan sindikasi kejahatan mafia tanah. Salah satunya adalah sengketa lahan perkebunan  PT Wonorejo Perdana yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Merlihat fakta dan fenomena kejahatan mafia tanah yang begitu massif, maka Iqtishad Consultan Indonesia, berkolaborasi dengan sejumlah LBH di Indonesia bersama  assosiasi advokad menyatukan langkah untuk memberantas mafia tanah, membela korban mafia tanah, menuntut penegakan hokum secara adil untuk kepastian hokum di Indonesia.  Salah satu acara yang besar yang pernah dilaksanakan kolaborasi ini adalah FGD (Fokus Grup Discussion) dengan  mengundang para pejabat Negara terkait penegakan hokum, praktisi hokum, pakar (sejumlah Guru Besar), serta  pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum, seperti kejaksanaan dan mahkamah Agung untuk terwujudnya penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam persoalan mafia tanah ini serta perlindungan hokum kepada rakyat.

Diharapkan pemerintah dan semua aparat penegak hukum terus-menerus secara konsisten berdasarkan moral memerangi mafia tanah tersebut dengan tujuan memberikan kepastian hukum  atas  tanah yang dimiliki oleh masyarakat maupun badan hukum, serta memberikan Perlindungan hak keperdataan kepada pemilik dokumen pertanahan.

Banyak sekali kasus mafia tanah di Indonesia, antara lain kasus tanah adat untuk pertambangan emas di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga Kasus Tanah Adat Dakke di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan untuk pertambangan emas juga,  Salah satu kasus mafia tanah yang besar  dan berlarut-larut penyelesaiannya  adalah kasus mafia tanah di PT Wonorejo Perdana di Sumatera Utara (Kabupaten Padang Lawas UJtara, seluas 9.192 Ha ). Secara mengejutkan beralih kepemilikannya kepada pihak lain (konglomerat) secara  melawan hukum (Fakta dan kronologinya terdapat di data Dirjen AHU), karena diduga dilakukan melalui perampasan dan pengalihan hak secara tidak sah. Semua bukti hokum otentik  telah nyata adanya.(Kesimpulan FGD Problematika Mafia Tanah di Indonesia).

 

Solusi dan Strategi

 

Kejahatan mafia tanah merupakan kejahatan yang bersifat extra ordinary yang dalam

penanganannya diperlukan Solusi antara lain :

 

1. Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain, Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan,  Kementerian Dalam Negeri Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ESDM, , Komisi Yudisial,KPK, Direjen Pajak, Kementerian Keuangan’ DJKN dll.

 

2. Pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Mafia Tanah\ yang langsung dibawah Presiden

 

3. Masing-masing instansi Kementerian dan Lembaga membentuk Satgas Mafia

Tanah serta kerja sama antar Instansi/lembaga untuk menetapkan Target

Operasi Mafia Tanah

 

4. Mengurangi Monopoli Kementerian ATR BPN dalam  penerbitan Sertifikat tanah dengan cara Pembentukan Lembaga bersama yang melibatkan banyak institusi,

 

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam penanganan mafia tanah diantaranya

Adalah,

Pertama, Mempercepat penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan oleh kolaborasi berbagai lembaga terkait,

 

Kedua Memperbaiki system administrasi SDM, promosi, demosi, hukuman disiplin dan perbaikan regulasi/administrasi Pertanahan, Hak-hak lama diberi tenggang waktu untuk dimohonkan haknya, setelahnya hanya sebagai petunjuk bukan sebagai

bukti,

Ketiga, Mempercepat pendaftaran dan pensertipikatan tanah di seluruh

Indonesia,

 

Keempat, Melakukan Program Redistribusi Tanah / Reforma Agraria ,

Kelima, Penyelesaian

Overlaping sertifikat  yakni adanya sertipikat ganda,

 

Keenam, Penerbitan Sertipikat secara digital untuk seluruh tanah sehingga mencegah sertifikat ganda baik tanah adat, tanah msyarakat individu, asset Pemerintah/ BUMN/BUMD,dll. Inti point ke enam ini adalah menerapkan digitalisasi warkah, dokumen, gambar ukur dan pelayanan pertanahan lainnya,

 

Ketujuh melakukan hukuman disiplin,hukuman berat bagi aparat yang ikut membacking dan berperan serta dalam mafia

Kedelapan, Semua aparat penegak hukum dibina mentalnya secara kontiniu  agar tidak membeking pelaku mafia tanah. KPK harus bekerja keras mencegah korupsi dan suap menyuap antara pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum. KPK harus diisi orang orang yang benar-benar  bersih dan memiliki integritas (idealisme)  dalam pemberantasan korupsi.   

Copyright © 2022 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING