Banner Static

Kamis, 4 Januari 2018 - 9:22


MENGEMBANGKAN PROPERTY SYARIAH

MENGEMBANGKAN PROPERTY SYARIAH

Oleh : Agustianto Mingka

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indoensia IAEI, Presiden Ditrektur Iqtishad Consulting dan Sekjen Assosiasi Masyarakat Properti Syariah Indonsia

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya. Bagi masyarakat berpenghasilan menengahatas, pemenuhan kebutuhan rumah telah dapat dipenuhi melalui pendanaan sendiri maupun system pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan.

Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak terdapat kemampuan untuk membeli rumah, maka pemenuhan kebutuhan rumah dilakukan melalui bantuan pemerintah pusat dan/atau daerah yaitu melalui subsidi.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, maka kebutuhan terhadap rumah terus bertambah. Diperkirakan kebutuhan hunian rumah saat inimencapai 11,4 juta unit hunian. Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan rumah(backlog) tersebut pemerintah mencanangkan dan memprogram pembangunan hunian sejuta rumah sejak tahun 2010.

Namun hingga awal Desember 2017, program itu baru tercapai 765.120 unit dan diperkirakan sampai akhir tahun tercipta 830.000 unit rumah.

Dalam upaya menyediakan rumah rakyat, pemerintah terus mendorong pengembangan industry property, dengan membuat kebijakan yang diharapkan dapat mendukung aktivitas bisnis properti dan sekaligus memberikan  kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses hunian dan memiliki rumah tinggal.

Untuk mengejar dan mewujudkan program sejuta rumah di masa mendatang, khususnya tahun 2018, pemerintah telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama Operasi atau PKO sebagai upaya peningkatan realisasi skema subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Dalam perjanjian tersebut terdapat 40 bank yang diharapkan segera aktif menjadi bank penyalur FLPP pada tahun depan, termasuk bank-bank syariah. FLPP, merupakan salah satu skema subsidi dan bergulir untuk membiayai unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2010.

Bagi pelaku properti syariah tentu memilih lembaga perbankan syariah sebagai lembaga penyelur pendanaan perumahan tersebut.

Pada saat FLPP terus berjalan, pemerintah juga mendorong iklim industry melalui Paket Kebijakan Ekonomi (PKE). Setidaknya terdapat tujuh paket kebijakan  yang menyangkut industry properti.

Dari sejumlah kebijakan yang mendorong industri properti, khususnya program sejuta rumah berjalan, beleid pemangkasan perizinan menjadi angin segar dan pendorong bagi pengembang.

Kebijakan itu harus diterapkan juga  di daerah. Hal ini sangat penting karena sejak dirilis akhir 2016 hingga penghujung 2017 hanya sekitar 22 kota/kabupaten dari 547 kabupaten/kota yang aktif merespon satu ranahnya pusat tersebut. Belum diterapkannya aturan tersebut di daerah karena tahun 2017 dipandang sebagai tahun sosialisasi dan penyesuaian. Tetapi di tahun 2018 pemerintah daerah harus sudah mulai mengadopsi dan merealisasikan mandate dari pusat tersebut.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Operasional (PKO) pada akhir tahun 2017 tersebut merupakan langkah startegis untuk mendorong berkembangnya industri properti. Karena lembaga perbankan, termasuk syariah diharapkan mulai Februari atau awal Maret  2018 sudah dapat menyalurkan kandana FLPP tersebut bersama subsidi margin atau bunga.

Bagi masyarakat, akan lebih banyak bank yang menjadi pilihan untuk memperoleh KPR bersubsidi. Diaharapkan tahun ini target pembangunan 200.000 unit rumah bisa tercapai.

Industri properti dalam perspektif ekonomi bisa menyumbang 10 juta tenaga kerja. Sebab jika untuk sebuah rumah  saja terdapat 10 tenaga kerja, maka untuk sejuta rumah akan terserap 10 juta tenaga kerja.

SERTIFIKASI LAHAN

Salah satu unsur penting dalam pengembangan bisnis properti adalah ketersediaan lahan tanah. Syarat utama agar lahan bisa dibangun dengan properti adalah sertifikasi lahan, Saat ini masih banyak lahan (tanah) yang belum disertifikasi.

Pada tahun 2018, Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional ATR/BPN menargetkan akan menerbitkan sertifikat untuk tujuh juta bidang tanah, dan pada 2019 mensertifikasi 9 juta bidang tanah. Kementerian ini menargetkan percepatan sertifikasi, hingga seluruh lahan di Indonesia bias disertifikasi pada 2025..

Pada tahun ini target sertifikasi lahan sebanyak lima juta bidang tanah,Namun hingga November 2017, sertifikasi baru mencapai 2,6 juta lahan Sedangkan pada  2016  target legalisasi lahan asset melalui Proyek Operasi Nasional Agraria atau Pronamen capai 1.064.151 bidang tanah. Tidak tercapainya terget tersebut karena masih banyak tantangan, mulai dari proses pengukuran, sengketa lahan, proses Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL), hingga penerbitan sertifikat.

Potensi Properti Syariah

Sejalan dengan berkembangnya industri perbankan syariah  nasional bersama lembaga –lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia, Industri properti syariah tumbuh dan berkembang mengikuti  perkembangan keuangan syariah tersebut.

Sebagaimana dimaklumi,Indonesia adalah negara muslim terbesar yang penduduknya beragama Islam. Bahkan secara global Indonesia menduduki posisi negara nomor empat terbesar di dunia dalam komposisi penduduk,sehingga Indonesia sering disebut sebagai surga investasi yang sangat menggiurkan bagi banyak negara dan investor. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia  menjadi pendorong pertumbuhan bisnis properti  syariah.

Saat ini asset industri jasa keuangan syariah lebih dari seribu triliun rupiah, tepatnya Rp 1,083 Triliun,  sebuah angka yang tidak kecil. Dengan peran aktif Bank Indonesia dan OJK serta pemerintah (BAPENAS),  Indonesia pun dipandang  sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis syariah di dunia bersama negara lainnya seperti Qatar, Iran, Turki, Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan, Indonesia juga dilirik oleh negara lain sebagai pusat pembelajaran pengembangan industri syariah. Bahkan dalam penerbitan sukuk ritel,  Indonesia merupakan negara nomor satu di dunia. Terbentuknya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang dipimpin langsung Presiden Indonesia akan turut memicu harapan Indonesia menjadi pusat keuangan syaruah dunia.

Potensi Indonesia bukan hanya bisnis lembaga keuangan syariah tapi juga industri lainnya seperti indutri properti, fashion, halal food, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi produk-produk syariah di Indonesia yang terbuka luas untuk digali dan dikembangkan. Perkembangan Perguruan Tinggi Ekonomim Islam juga sangat luar biasa. Saat ini terdapat 650 program studi ekonomi syariah di Indoensia dengan ratusan ribu mahasiswa. Para sarjana ekonomi Islam yang sedang dan akn lahir turut menjadi pendorong begemabngkan industri keuangan syariah di masa depan. Demikian pula perkembangan jaringan Ikatan Ahli Ekonomi islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonoimi Syariah (MES) yang semakin massif  ke daerah daerah, tentu akan memberikan kontribusi nyata dan besar untuk berkembangnya industri keuangan syarah di tanah air.

Semangat keberagamaan masyarakat muslim Indonesia yang selama ini sudah menunjukkan peningkatan, didorong pula oleh peristiwa politik 212. Meskipun perostiwa itu tidak beroengaruh  terhadap pertumbuhan aset perbankan dan keuangan syariah, namun di sektor riel khususnya perdagangan ritel,(mini market syariah) sedikit ada tanda tanda kemajuan, Dalam setahun ini telah beridri lebih dari 60 mini market di seluruh Indopn esia.

Salah satu dampak dari 212 adalah semakin berkembangnya properti syariah. Saat ini banyak pula lahir gerakan properti syariah tanpa riba dan tanpa bank. Namun keberadaannya sangat kecil, karena bagaimanapun pengembangan properti tidak bisa tidak pasti melibatkan lembaga pendanaan seperto perbankan syariah.

Kerjasama bagi hasil atau kerjasama bisnis dengan pemilik lahan  memang dapat dilakukan termasuk denganmitra investor, namun gerakan ini tidak bisa dilakukan secara massif, karena  kebutuhan  kepada perbankan syariah tetap diperlukan. Dengan demikian   bank syariah serta LKS tetap menjadi alternatif pendaaan pengembangan properti syariah.(Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah UI, dan beberapa kampus Pascasarjana, Pendidikan : S1,S2,Syariah UIN Medan dan S3 Ekonomi Islamdi tahun 2004 di UIN Jakarta, Associate Professor Post Graduate Islamic Economics and Finance  Trisakti University sejak tahun 2006)

Copyright © 2018 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING