Banner Static

Kamis, 4 Januari 2018 - 9:30


ERA BARU SWASTANISASI USAHA PERGADAIAN  DAN PELUANG PERGADAIAN SYARIAH

ERA BARU SWASTANISASI USAHA PERGADAIAN

DAN PELUANG PERGADAIAN SYARIAH

Oleh : Agustianto Mingka

Presiden Direktur Iqtishad Consulting dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)

Tidak bisa dibantah bahwa  peluang bisnis dan usaha pergadaian di Indonesia sangat besar, karena itu di tengah masyarakat,  kehadiran lembaga gadai tumbuh menjamur di hampir setiap kota, jalan-jalan utama dan pasar-pasar. Diperkirakan jumlah lembaga  gadai mikro tersebut mencapai 6.000 sampai 7.000 lembaga pergadaian. 

Selama ini lembaga pergadaian hanya dikembangkan pemerintah sebagai perusahaan milik negara melalui lembaga perusahaan PT Pergadaian yang sebelumnya (2012)masih berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Pergadaian.Kegiatan Usaha Pergadaian yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah tersebut  telah diatur dan diawasi oleh Pemerintah sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda.  Namun saat ini, usaha Pergadaian telah dilakukan pula oleh pihak-pihak selain Perusahaan Pergadaian Pemerintah, yang  jumlahnya semakin menjamur. Tetapi, kehadiran lembaga pergadaian swasta tersebut sebelum Juli 2016 tanpa regulasi dari pemerintah dan karenanya belum ada pengawasan dari pihak berwenang (OJK).

Untuk kepentingan pengaturan dan pengawasan itulah pemerintah, (dalam hal OJK), perlu mengatur dan mengawasi  kegiatan usaha dan praktik lembaga keuangan pergadaian.Usaha Pergadaian ,  Apabila tidak ada pengaturan dan  pengawasan dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat konsumen atau nasabah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkanPeraturan OJK Nomor 31 tahun 2016.Peraturan OJK ini memuat kewajiban Perusahaan Pergadaian untuk mendapat izin usaha dari OJK serta standar minimum yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pergadaian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Dengan lahirnya Peraturan tersebut maka pemerintah (Otoritas  Jasa  Keuangan) memiliki landasan hukum yang cukup kuat  dalam  mengawasi  usaha pergadaian di Indonesia.Regulasi tersebut diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen;

Swastanisasi usaha Pergadaian

Dengan terbitnya Peraturan tersebut, maka telah terjadi swastanisasi  usaha pergadaian di Indonesia. Swastanisasi sektor pergadaian diperlukan agar masyarakat  lebih mudah mengakses permodoalan dalam usaha kecil dan mikro maupun kebutuhan pinjaman dana untuk kebutuhan  konsumtif.

Melahirkan dan mengembangkan  usaha Pergadaian swasta  juga bertujuan agar pelaku bisnis pergadaian turut berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).

Dengan demikian,  kehadiran lembaga pergadaian swasta dalam bentuk mikro akan meningkatkan inklusi keuangan bagi  masyarakat  menengah  ke  bawah  dan  usaha mikro,  kecil,  dan  menengah,

Sebagaimana dimaklumi, pola penyaluran dana untuk permodalan usaha dan pinjaman konsumtif dengan sistem Gadai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana. Selain itu, melalui penyaluran pembiayaan (financing) maupun  pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian yang dilakukan secara cepat, mudah, dan dengan administrasi sederhana, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha berskala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses pendanaan.Oleh karena itu, sangat diperlukan  upaya  memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pergadaian;

Kebangkitan Usaha Pergadaian

Terbitnya regulasi OJK mengenai pergadaian 29 Juli 2016 yang lalu, merupakan  momentum kebangkitan usaha sektor pegadaian di tanah air. Menurut data  (IKNB) OJK hingga Oktober 2017 OJK jumlah perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pergadaian masih sedikit, hanya  empat perusahaan, sedangkan perusahaan yang telah terdaftar mencapai 8 perusahaan. Sebelum terbitnya POJK tersebut, hanya ada satu perusahaan yang sudah memiliki izin usaha yaitu PT Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan pergadaian milik pemerintah.  Di masa depan peluang usaha pergadaian angat besar karena masih sedikit pemain di sektor ini.

Setelah diterbitkannya aturan tersebut, OJK mewajibkan para pelaku gadai swasta yang telah beroperasi untuk mengajukan permohonan izin usaha ke OJK dengan kurun paling lama 3 tahun sejak POJK diundangkan atau pada 29 Juli 2019.Adapun, bagi perusahaan pergadaian yang telah beroperasi sebelum POJK diundangkan, tetapi belum mampu memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk mengajukan perizinan usaha, diperbolehkan untuk mengajukan proses pendaftaran terlebih dulu selambat-lambatnya 2 tahun sejak POJK diundangkan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam usaha pergadaian. Potensi Usaha pergadaian diperkirakan mencapai Rp 135 Triliun. Sedangkan menurut Data OJK mengenai statistik Lembaga Keuangan Khusus menunjukkan hingga Oktober 2017 aset industri pergadaian baru mencapai Rp 48,65 triliun atau naik 5,32% jika dibandingkan capaian aset pada Oktober 2016 yaitu Rp 46,19 triliun. Sehubungan dengan itu lembaga usaha resmi di sektor pergadaian perlu terus menerus ditumbuh kembangkan

Penaksir

Salah satu unsur penting dalam usaha pergadaian adalah adanya ternaga penaksir yang memiliki sertifikasi sebagaimana yag terdapat dalam POJK tersebut. Untuk itulah Lembaga Iqtishad Consuting akan bekerjasama dengan lembaga Pergadaian melalui PT Purna Permata Sejahtera dalam memberikan sertifikasi kepada para penaksir di indusri dan lembaga pergadaian swasta.

Untuk melengkapi peraturan OJK Nomor 32 tahun 2016,  tentang Usaha Pergadaian, OJK  menerbitkan tiga Surat Edaran atau SEOJK sebagai aturan turunan atau aturan pelaksana dari POJK tentang Usaha Pergadaianpada 28 September 2017 OJK

Ketiga SEOJK itu antara lain adalah SEOJK No. 51/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian; SEOJK No.52/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional; serta SEOJK No.53/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Salah satu produk pergadaian yang sangat penting dan memiliki peluang yang menjanjikan  adalah pergadaian emas. Harga emas dalam setahun terakhir mengalami peningkatan signifikan dan fantastis, yakni 25, 50 %. Trend  ini akan semakinmenjadikan emas sebagai lahan investasi yangsangat menguntungkan dibanding investasi di sektor lain, Sehubungan dengan itu, Iqtishad Consulting dan PT Purna Permata Sejahtera yang terdiri dari para pesiunan pegawai dan  pejabat pergadaian bekerjasama  untuk menggelar Seminar Nasional  tentangPeluang Bisnis Gadai Syariah (Rahn) Emas Pasca Deregulasi Bisnis Pegadaian tahun 2016, Selain itu Iqtishad Consulting melakukan sertifikasi penaksir emas sebagai salah satu syarat mendirikan lembaga mikro usaha pergadaian yang telah dititahkan OJK.

Peluang usaha Pergadaian Syariah

Indonesia adalah negara muslim terbesar yang penduduknya beragama Islam. Bahkan secara global Indonesia menduduki posisi negara nomor empat terbesar di dunia dalam komposisi penduduk. Sehingga Indonesia sering disebut sebagai surga investasi yang sangat menggiurkan bagi banyak negara dan investor. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia  menjadi pendorong pertumbuhan bisnis pergadaian  syariah.

Saat ini asset industri jasa keuangan syariah lebih dari seribu triliun rupiah, sebuah angka yang tidak kecil. Dengan peran aktif Bank Indonesia dan OJK serta pemerintah (BAPENAS),  Indonesia pun dipandang  sebagai motor penggerak pertumbuhan bisnis syariah di dunia bersama negara lainnya seperti Qatar, Iran, Turki, Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan, Indonesia juga dilirik oleh negara lain sebagai pusat pembelajaran pengembangan industri syariah. Bahkan dalam penerbitan sukuk ritel,  Indonesia merupakan negara nomor satu di dunia. Terbentuknya KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) yang dipimpin langsung Presiden Indonesia akan turut memicu harapan Indonesia menjadi pusat keuangan syaruah dunia.

Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk BMT, Koperasi Syariah dan Bank BPR Syariah, juga telah lama berkembang dan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan binsi gadai syariah. Jumlah BMT dan Koperasi Syariah yang mencapai 5.000 an  lembaga di tambah 167 bank BPRS merupakan jumah yang tidak sedikit, Jumlah yang besar itu merupakan potensi bisnis gadai syariah di masa depan. Bank-bank BPD  di daerah juga masih perlu mengembangkan produk gadai syariah sebagai produk pelengkap, karena belum semua Bank BPD yang mengembangkan bisnis ini.

Potensi Indonesia bukan hanya bisnis lembaga keuangan syariah tapi juga industri lainnya seperti fashion, halal food, kosmetik, farmasi, hiburan dan pariwisata berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi produk-produk syariah di Indonesia yang terbuka luas untuk digali dan dikembangkan. Perkembangan Perguruan Tinggi Ekonomim Islam juga sangat luar biasa. Saat ini terdapat 650 program studi ekonomi syariah di Indoensia dengan ratusan ribu mahasiswa. Para sarjana ekonomi Islam yang sedang dan akn lahir turut menjadi pendorong begemabngkan industri keuangan syariah di masa depan. Demikian pula perkembangan jaringan Ikatan Ahli Ekonomi islam (IAEI) dan Masyarakat Ekonoimi Syariah (MES) yang semakin ,massif  ke daerah daerah, tentu akan memberikan kontribusi nyata dan besar untuk berkembangnya insdustri keuangan syarah di tanah air.(Penulis adalah Konsultan dan Trainer keuangan Syariah, Wakil Sekjen MES dan Dosen Pascasarjana UI dan beberapa kampus Pascasarjana di Jakarta)

Copyright © 2018 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING