Transformasi dan Penguatan Industri Penjaminan untuk Mendorong Pembiayaan dan Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan

Refleksi Menyambut Indonesia Guarantee Summit 2026

Agustianto Mingka

Presiden Direktur Iqtishad Consulting Indonesia dan Ketua Umum Perhimpunan Pakar Ekonomi Syariah Nusantara

Di tengah agenda memperluas pembiayaan produktif dan menjaga stabilitas sistem keuangan, industri penjaminan semakin menempati posisi strategis. Lembaga penjaminan  bukan sekadar pelengkap intermediasi, melainkan salah satu infrastruktur keuangan penting yang menjembatani kebutuhan pembiayaan sektor riil dengan manajemen risiko lembaga keuangan. 

Dalam konteks Indonesia, ketika enam puluh jutaan  pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan agunan, lemahnya profesinalisme, dan kualifikasi majemen keuangan,  keberadaan industri penjaminan menjadi instrumen penting untuk membuka akses dan mendorong pembiayaan yang lebih inklusif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyumbang porsi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi nasional. Namun kontribusi ini masih dibatasi oleh persoalan klasik yaitu akses terhadap modal. Banyak usaha layak secara ekonomi dan bisnis, tetapi belum memenuhi standar pembiayaan perbankan. 

Dalam kondisi ini, penjaminan berfungsi sebagai mitigator risiko, sehingga bank dan lembaga pembiayaan memiliki keberanian lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan dan kredit kepada sektor UMKM produktif. Dengan demikian, penjaminan tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga menjadi pembangkit  pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, peran strategis tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh kapasitas industri yang memadai. Struktur industri penjaminan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti  permodalan, konsentrasi bisnis, dan kapasitas manajemen risiko, digitalisasi dalam banyak lini , kompetensi SDM, dan Inovasi produk.  Di masa sekarang issu konsolidasi perusahaan penjaminan pemerintah  menjadi tantangan tersendiri yang cukup penting, karena terkait dengan sistem,, SDM, budaya organisasi

Banyak lembaga penjamin, khususnya di daerah, masih bertumpu pada skala usaha terbatas. Ketika kebutuhan pembiayaan meningkat, kemampuan ekspansi mereka sering tertahan oleh keterbatasan modal inti. Dalam jangka panjang, kondisi ini menghambat kemampuan industri untuk menjadi pilar pembiayaan nasional.

Transformasi menjadi kebutuhan mendesak. Industri penjaminan tidak bisa lagi diposisikan hanya sebagai pelengkap program pembiayaan atau kredit pemerintah. Selama ini, portofolio besar penjaminan terkonsentrasi pada skema Kredit Usaha Rakyat. Program ini terbukti efektif dalam mendorong akses pembiayaan, tetapi ketergantungan yang terlalu tinggi menciptakan risiko struktural. 

Ketika kebijakan fiskal berubah atau skema subsidi disesuaikan, industri penjamin ikut terdampak. Karena itu, diversifikasi portofolio menjadi langkah strategis: penjaminan rantai pasok, invoice financing, pembiayaan digital, koperasi produktif, dan pembiayaan berbasis ekosistem.

Transformasi juga harus menyentuh fondasi tata kelola. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah moral hazard. Dalam skema penjaminan, risiko kadang dianggap berpindah sepenuhnya kepada penjamin, sehingga analisis pembiayaan / kredit dari lembaga pembiayaan menjadi kurang disiplin. 

Di sisi lain, sebagian debitur dapat merasa beban pembayaran berkurang karena ada pihak yang menanggung. Jika tidak diantisipasi, penjamin hanya menjadi penampung kerugian, bukan pengelola risiko. Oleh sebab itu, penguatan governance menjadi syarat mutlak. Penjaminan harus berbasis asesmen independen, monitoring berkelanjutan, dan mekanisme mitigasi risiko yang kuat.

Digitalisasi menjadi agenda penting berikutnya. Ekonomi UMKM kini semakin terkoneksi dengan transaksi digital: e-commerce, pembayaran elektronik, dan platform supply chain. Semua itu menghasilkan data yang sangat bernilai untuk analisis kelayakan. Sayangnya, banyak lembaga penjamin belum memanfaatkan data tersebut secara optimal. 

Underwriting masih banyak dilakukan secara manual, sementara teknologi credit scoring berbasis data belum berkembang merata. Padahal, integrasi teknologi dapat menurunkan biaya, mempercepat proses, dan meningkatkan akurasi penilaian risiko.

Dalam konteks sistem keuangan, penjaminan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mendorong pembiayaan kredi terhadap UMKMt. Ia juga merupakan instrumen stabilitas. Pada masa tekanan ekonomi, sektor UMKM sering menjadi kelompok paling rentan. Jika risiko pembiayaan meningkat tanpa mitigasi, tekanan terhadap lembaga pembiayaan dapat meluas menjadi tekanan sistemik. 

Kehadiran penjaminan menjadi bantalan risiko yang mengurangi dampak rambatan. Dengan kata lain, industri penjaminan adalah salah satu shock absorber dalam arsitektur stabilitas keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan telah menempatkan penguatan industri penjaminan sebagai bagian dari agenda reformasi sektor jasa keuangan. Peningkatan permodalan, penguatan manajemen risiko, dan konsolidasi industri merupakan arah yang tepat. Namun reformasi ini harus dibarengi visi yang lebih besar: menjadikan industri penjaminan sebagai development institution. Artinya, lembaga penjamin tidak cukup menanggung risiko, tetapi juga ikut menurunkannya melalui pendampingan usaha, pemanfaatan data, dan integrasi dengan ekosistem pembiayaan digital.

Dalam perspektif ekonomi syariah, potensi pengembangan lemaga penjaminan  juga besar. Skema Kafalah dapat diperluas untuk mendukung pembiayaan UMKM syariah, koperasi syariah, BMT,  serta rantai nilai halal. Penguatan penjaminan syariah akan melengkapi grand desain dan arsitektur keuangan syariah nasional, terutama dalam mendukung pengembangan sektor riil berbasis halal. 

Di tengah pertumbuhan industri halal global, Indonesia memiliki peluang menjadikan penjaminan termasuk penamjiman syariah sebagai instrumen strategis pembiayaan produktif, mendukung UMKM secara signifikan yang pada gilirannya akan mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi  nasional

Lima Agenda Prioritas

Ke depan, setidaknya ada lima agenda utama yang harus diprioritaskan. 

Pertama, memperkuat kapasitas modal agar industri mampu menanggung eksposur yang lebih besar. 

Kedua, mempercepat transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas asesmen. 

Ketiga, memperkuat manajemen risiko, terlebih manajemen risiko syariah yang unik, spesifik dan  berbeda dengan manajemen risiko konvensional. Para direksi perusahaan penjaminan syariah maupun konvensional yang memiliki unit syariah wajib mengikuti pelatihan manajemen risiko level 8 yang dilaksanakan secara rutin oleh lembaga diklat ternama dan sangat berpengalaman, Iqtishad Consulting Indonesia.

Keempat, memperluas model bisnis di luar program pemerintah agar industri memiliki basis pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Kelima, memperluas inovasi produk berbasis syariah sehingga dapat megimbangi inovasi dan produk konvensioal, seperti sindikasi dalam penjaminan,

Kelima  agenda ini saling terkait dan menentukan arah masa depan industri.

Industri penjaminan berada pada titik penting. Jika tetap berjalan dalam pola lama, tanpa transformasi,  industri penjaminan  akan terus menjadi instrumen administratif yang bergantung pada kebijakan program. 

Namun jika mampu bertransformasi, industri penjaminan ini dapat menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ia akan menjadi penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil, memperluas akses pembiayaan, mengurangi risiko intermediasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Karena itu, transformasi dan penguatan industri penjaminan bukan sekadar agenda sektoral. Ia adalah bagian dari strategi nasional untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan

Urgensi Kepercayaan

Dalam pembangunan ekonomi modern, akses pembiayaan bukan hanya soal dana, tetapi soal kepercayaan. Dan industri penjaminan pada dasarnya adalah institusi yang membangun kepercayaan itu. Ketika kepercayaan meningkat, pembiayaan tumbuh. Ketika pembiayaan tumbuh, ekonomi bergerak. Ketika risiko terkelola dengan baik, stabilitas sistem keuangan pun terjaga. Begitu urgensi kepercayaan dalam lembaga penjaminan.

Kepercayaan menjadi unsur penting, terlebih lembaga  penjaminan syariah yang membawa nama sakral dalam sistem dan operasionalnya.  Perusahaan penjaminan syariah  anak usaha  BUMN harus betul betul menjaga kepercayaan tersebut,  menjaga reputasi dan nama baik institusi penjaminan syariah.

Menurut data yang kami peroleh dari korban inisial FKL bahwa salah satu lembaga pejaminan syariah ternama anak usaha BUMN tersandung kasus dugaan ingkar janji dan dugaan pembuatan surat keterangan palsu dari terjamin dan diklaim disetujui  obligie pula. Dugaan pemalsuan  dilakukan oleh  salah satu cabang di Jawa Timur. Kepalsuan surat keterangan tanpa klaim tersebut sangat nyata dan bisa dibuktikan. Kasus seperti ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan penjaminan syariah dan merusak citra dan reputasi syariah. 

Bagaimana mungkin perusahaan penjaminan syariah yang seharusnya membayar klaim yang menjadi kewajibannya sesuai akad kafalah,  menolak klaim obligie  dengan alasan surat keterangan palsu yang mengatasnamakan terjamin dan persetujuan  oblige, Padahal obligie tidak pernah menyetujui surat pembatalan klaim tersebut.

Pihak OJK dan Dewan Syariah Nasioanl (DSN) harus turut membantu menyelesaikan kasus pemalsuan dokuman dan penolakan klaim. Kasus ini kemungkinan besar berlanjut ke ranah litigasi dengan gugatan ke pengadilan.

Semoga kasus kasus yang merusak citra syariah  seperti ini tidak terjadi di industri penjaminan syariah karena dapat mencederai kesakralan syariah dan mengurangi kepercayaan publik atas lembaga penjaminan syariah. 

(Penulis Maha Guru Ratusan Professor Indonesia,sejak tahun 2012)