Banner Static

PELATIHAN DAN WORKSHOP NASIONAL GELOMBANG KE 2*  *STRATEGI AKSELERASI PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN DALAM  KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN*
Rincian Detail
Lokasi -
Jadwal -
Biaya -
Batas Peserta Tidak dibatasi.
Peserta yang Registrasi Online 0

*SETELAH SUKSES MENGGELAR PELATIHAN DAN WORKSHOP NASIONAL TENTANG PERCEPATAN PERIZINAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN GELOMBANG PERTAMA, DI JAKARTA, SELANJUTNYA, KAMI MENGUNDANG BAPAK/IBU* :

*UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN DAN WORKSHOP NASIONAL GELOMBANG KE 2*

*STRATEGI AKSELERASI PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN DALAM  KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN*

*Tanggal Pelaksanaan*

*14 Desember 2023*

*Pukul : 09.00 – 16.00 Wib*

*Di : Hotel Sofyan, Jln. Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat*

*Digelar oleh PT. Iqtishad Consulting Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup  (LKLH)*,

_*SIAPA YANG HARUS IKUT ?_*

*Semua Perusahaan Perkebunan  Sawit, Usaha Tambang, Pariwisata, Industry, Pemukiman, Person yang menguasai tanah, perseorangan maupun Koperasi masyarakat yang telah tercantum dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mulai Tahap 1 - Tahap XV, yang ditetapkan sebagai Subjek Hukum yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan.*.

Kami harapkan bantuan Semua ANS Dinas Pertanian dan KLHK se-Indonesia untuk menginformasikan acara ini kepada pemilik

*MENGAPA PELATIHAN INI WAJIB DIIKUTI SEKARANG JUGA???*

Kegiatan Pelatihan dan Workshop ini dilator belakangi oleh beberapa dasar pemikiran :

*1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020, Pasal 110 A dan Pasal 110 B, yang mengatur tentang Penyelesaian Kegiatan Usaha yang terbangun dalam Kawasan Hutan, yang berbunyi, “_Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki peizinan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lmbat 3 tahun sejak UU ini berlaku”*_, *Apabila melewati batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi administratif, berupa denda administratif dan atau pencabutan izin*

_Apabila Perusahaan selaku subjek hukum melakukan pelanggaran pasal 17 UU tsb, yaitu usaha sawit illegal, tanpa perizinan kehutanan, berdasarkan Pasal 110 B, dikenakan sanksi yang berat sbb : a, Penghentian kegiatan usaha sementara, 2 Membayar denda administratif, 3. dan atau pemaksaan pemerintah dengan pemblokiran, penyitaan aset dan lelang asset perusahaan_

*2, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Data dan Informasi kegiatan Usaha yang telah terbangun dalam kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang Kehutanan, mulai Tahap 1 - Tahap XV yang menetapkan 3.500 lebih subjek hukum yang harus segera menyelesaikan perizinan dan persyaratan kegiatan usaha tersebut*

*3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang bertujuan untuk penanganan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan Negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit*

*4. Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Admisnistrasi di bidang Kehutanan diperlukan Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha (pertanian,perkebunan dan kegiatan lainnya) yang telah terbangunan dalam kawasan Hutan yang tidak memiliki perijinan dibidang kehutanan*.

```Bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 tahun 2021 , Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan, persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan “. ,ayat (2) berbunyi “Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 3 ayat (3) berbunyi “Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan, dikenai Sanksi Administratif “ Ayat (4) berbunyi “Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa: a. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha; b. Denda Administratif; c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau d. paksaan pemerintah”```.

```|Bahwa untuk memenuhi surat Sekretaris Jenderal Kementerian LHK RI sebagaimana pada poin 2 di atas diperlukan kelengkapan data permohonan yang akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian LHK RI selaku Ketua Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan``` .

*5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bag.1 s/d 15 perihal Kelengkapan Data permohonan Penataan Kawasan Hutan melalui Skema PP.Nomor 24 tahun 2021yang ditujukan kepada Subjek Hukum yang telah menguasai kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai subjek hukum oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI*.

*6. Hasil Seminar Kementerian LKH dan Kementerian Pertanian, tgl 3 Oktober 2023 di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, dengan topic *Penyelesaian Kegiatan yang telah terbangunan dalam kawasan Hutan*.

_Dalam pertemuan tersebut Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menginstruksikan semua Kepala Dinas untuk segera memanggil semua Subjek Hukum untuk keperluan Pemenuhan Pesyaratan Penyelesaian Kegiatan Usaha yang terbangun dalam Kawasan Hutan, sebelum tanggal 2 November 2023_.

```Sehubungan dengan dasar-dasar hukum dan dasar pemikiran tersebut di atas maka dengan ini kami Lembaga Konsultan PT. Iqtishad Consultan Indonesia,bekerjasama dengan LKLH dan MASPERA serta Konsultan CITRA Satelit reputasi Internasional, menggelar Pelatihan dan Workshop Nasional AKSELERASI PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN DALAM  KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN ```

*B. Pembicara* :

*1. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LKH \Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

*2. Direktur Direktorat Perkebunan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian*.

*3. Dr. Marthin Londong, SH., M.Mn, Konsultan OSS RBA untuk NIB, Peta Poligon, PKKPR dan Perizinan Terkait*.

*4. Konsultan Citra Satelit Ternama dan Terkemuka yang Sangat Berkompetenm dan Berpengalaman*

*5. Konsultan dari Iqtishad Consulting Indonesia ; Associate Professor Agustianto*

*6. Irmansyah, Direktur LKLH (Lembaga Konservasi Lingkngan Hidup)*

*Biaya Seminar dan Pelatihan*

*1. Kepala Dinas/Pegadai KLHK/ BPKH Gratis sepanjang bisa menghadirkan 1 orang peserta saja*

2. Apabila bisa menghadirkan dua orang subjek hukum atau lebih mendapatkan fee 25 % dari harga Normal

*3. Apabila bisa menghadirkan 5 orang lebih mendapatkan fee 30 % dari harga Normal*

*4. Apabila bisa menghadirkan 10 orang lebih mendapatkan fee 40 % dari harga Normal*  

*5. Harga Standar / Normal Rp 3,000.00/pesert*a

*6. Pemilik Sawit atau Perusahaan sawit di bawah 50 ha diskon 35 %*

Biaya di atas Tidak termasuk Penginapan di Hotel

*Fasilitas* ;.

Modul Materi

Sertifikat

Makan Siang dan coffee break

*Pendafataran*

0819-34-161717

0812-608-1708

0813-6668-7618

0813-9790-1608

0823-7644-4693

0813-9691-9666

0838-1284-8648

*Profil Lembaga*

*Lembaga Konsultan Nasional ini memiliki pengalaman panjang dalam bidang administrasi kehutanan dan perkebunan, bekerja secara professional, berkompeten, terpercaya, amanah serta memiliki tenaga ahli yang handal dan menguasai segala problematika penyelesaian perkebunan sawit yang terbangun dalam kawasan hutan. Iqtishad Consulting juga memiliki tenaga ahli yang professional dalam bidang citra satelit dengan Citra Resolusi Tinggi, seperti worldview, sky sat, quict bird, ikonos, spot 6 Spot 7, Planet Scope, dan Rapideye*

*Personil Konsultan INTI KAMI yang Profesional* :

*1. Irmansyah, SE* (Konsultan Senior yang Sangat Berpengalaman dalam bidang ini)

*2. Associate Professor Agustianto*

*3. Konsultan bertaraf Internasional di bidang Citra Satelit*

*4. Dr. Budi Abdullah, SH., MH*

*5. Dr. Mathin Londong, SH., M.Kn*

*6. Dr. Agnes Nova Randomis, SH., M.Kn* 

*Kantor Sekretariat Iqtishad Consulting Indonesia*, Hotel Sofyan, Jl Cut Mutia, No 9, Jakarta Pusat, dan MASPERA Grup/LKLH alamat Gedung GKBI Lt.39 Jln.Sudirman No.28 Jakarta Pusat Kp.10210 Hp/wa. – 0819-34-16-1717- 081 dan 081397901608. www.iqtishadconsulting.com

 

Copyright © 2024 Iqtishad Consulting
Truly Partner for Sharia Innovative Product
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perbankan dan Keuangan Syariah
All Right Reserved
IQTISHAD CONSULTING